INFO
  •  Sistem Informasi Manajemen Data Statistik 
  •  contoh-contoh-contoh 
Ekonomi dan Keuangan 

EKONOMI DAN KEUANGAN

 

 

Produk Domestik Regional Bruto

  • PDRB Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan Konstan

PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang  dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dalam kurun waktu enam tahun terakhir Kabupaten Boven Digoel pada Gambar 14.1. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan PDRB  atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2017 mencapai 4.280,030 miliar rupiah. Nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 9,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya. dimana tahun 2016 nilai tambah yang dihasilkan mencapai 3.925,637 miliar rupiah. Sedangkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 49,53 persen dari tahun 2013 yang mana nilai tambah yang dihasilkan pada tahun tersebut mencapai 2.862,253 miliar rupiah.

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) merupakan nilai tambah yang dihasilkan sektor-sektor ekonomi yang  dihitung dengan menggunakan satu harga dimana harga yang digunakan pada tahun tertentu yakni harga pada tahun 2010. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dalam kurun waktu lima tahun terakhir Kabupaten Boven Digoel pada Gambar 14.1. Dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan PDRB  atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun walaupun peningkatan ini tidak sebesar peningkatan yang dialami oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2017 mencapai 3.128,158 miliar rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 4,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya dimana nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut mencapai 3.000,677 miliar rupiah.

Sedangkan nilai PDRB atas dasar harga konstan di lima tahun terakhir yakni di tahun 2013 mencapai 2.559,254 miliar rupiah, sehingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir nilai PDRB meningkat tajam yakni mencapai 22,23 persen.

 

Gambar 14.1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK Di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Boven Digoel, 2018

 

  • PDRB Perkapita

PDRB perkapita atau per penduduk merupakan nilai perbandingan antara total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Adapun jumlah penduduk pertengahan tahun yang digunakan saat ini merupakan hasil proyeksi dari Sensus Penduduk 2010. Sejalan dengan peningkatan yang terjadi pada nilai PDRB, maka PDRB perkapita juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat pada gambar 14.2.

Pada tahun 2017, nilai PDRB perkapita Kabupaten Boven Digoel telah mencapai 64,64 juta rupiah atau meningkat sebesar 6,49 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini mengandung arti secara teori setiap penduduk/ masyarakat Kabupaten Boven Digoel dalam setahun 2017 menghasilkan nilai tambah sebesar 64,64 juta rupiah.  Namun kenyataannya hal ini tidak dapat kita simpulkan karena nilai tambah tidak tersebar secara merata di masyarakat. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yakni tahun 2013, nilai PDRB perkapita tahun 2017 tersebut telah meningkat 36,40  persen dimana PDRB perkapita  kabupaten Boven Digoel  pada tahun 2013 sebesar 47,39 juta rupiah.

 

Gambar 14.2. PDRB Perkapita Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2013-2018 (juta rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Boven Digoel, 2018

 

  • Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Struktur perekonomian Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017 seperti terlihat pada Gambar 14.3. Sumbangan terbesar pada struktur ekonomi Kabupaten Boven Digoel tahun 2017 diberikan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 26,57 persen, diikuti oleh Industri Pengolahan (sebesar 24,74 persen), lapangan usaha Konstruksi (sebesar 23,31 persen), dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (sebesar 10,87 persen). Sementara itu, untuk lapangan usaha lainnya memberikan sumbangan dibawah lima persen.

 

Gambar 14.3. Struktur Perekonomian Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2017 (persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Boven Digoel, 2018

 

Tabel 14.1 Keterangan simbol huruf pada Gambar 14.3

 

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B

Pertambangan dan Penggalian

C

Industri Pengolahan

D

Pengadaan Listrik dan Gas

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

F

Konstruksi

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

H

Transportasi dan Pergudangan

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

J

Informasi dan Komunikasi

Jasa Keuangan dan Asuransi

K

L

Real Estate

Jasa Perusahaan

M,N

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

P

Jasa Pendidikan

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

R,S,T,U

Jasa lainnya

  • Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2018 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2017. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2018 sebesar 3,44 persen, sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 4,26 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boven Digoel dalam kurun waktu enam tahun terakhir dapat dilihat melalui gambar 14.4 dibawah ini. Pertumbuhan PDRB tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,65 persen. Sedangkan pertumbuhan PDRB terendah terjadi pada tahun 2018.

 

Gambar 14.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boven Digoel, Tahun 2013-2018 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Boven Digoel, 2018

 

  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Adapun anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Boven Digoel yang terangkum dalam APBD yang mencakup pendapatan daerah serta belanja daerah. Secara umum sejak tahun 2013 sampai dengan 2018, anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 pendapatan daerah mencapai 946,246 miliar rupiah dan meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2018 anggaran pendapatan daerah mencapai 1,293 triliun rupiah. Sama halnya dengan pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2015 dan 2018. Belanja daerah pada tahun 2013 sebesar 1,003 triliun rupiah meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2017 belanja daerah mencapai 1,434 triliun rupiah. Namun pada tahun 2018, belanja daerah mengalami penurunan menjadi 1,292 triliun rupiah. Perkembangan APBD ini dapat dilihat dari Gambar grafik 14.5 berikut

 

Gambar 14.5.APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018 (Rupiah)

 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boven Digoel, 2018

Keterangan : *) data tidak tersedia

 

 

  • Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dana perimbangan yang terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum. DAU dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai 2018. Adapun DAU pada tahun 2013 mencapai 660, 845 miliar rupiah, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 mencapai 838,758 miliar rupiah. Namun pada tahun 2017, DAU mengalami penurunan menjadi 837,136 miliar rupiah dan  kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 830,474 miliar rupiah. Begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus yang dalam enam tahun terakhir, cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2014. Pada tahun 2013 DAK mencapai 86,430 miliar dan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai 148,712 miliar rupiah pada tahun 2018. Berbeda dengan DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami naik dan turun (fluktuasi). Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang terbesar terdapat di tahun 2014 yang mencapai 132,891 miliar rupiah. Di tahun 2018, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak menurun menjadi 36,768 miliar rupiah, dimana angka ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir. Namun pada tahun 2018 Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kembali meningkat menjadi 64,026 miliar rupiah. Perkembangan dana perimbangan dari tahun 2013 sampai 2018 ini dapat dilihat dari Tabel 14.2 dibawah ini.

 

Tabel 14.2. Dana Perimbangan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018 (Rupiah)

 

Tahun

Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum

(DAU)

Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

2013

660.845.140.000

86.430.550.000

72.885.953.980

2014

740.002.449.000

78.651.610.000

132.891.429.442

2015

783.185.708.000

100.432.300.000

87.431.174.140

2016

838.785.702.000

136.814.174.400

50.950.170.600

2017

837.136.696.000

147.044.400.000

36.768.227.000

2018

830.474.810.754

148.712.360.100

64.026.713.052

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boven Digoel,  2018

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boven Digoel mencakup pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Pendapatan Lainnya yang Sah. Penyumbang PAD terbesar Kabupaten Boven Digoel dalam enam tahun terakhir adalah dari Lain-lain PAD yang Sah. Pada tahun 2018, Lain-lain PAD yang Sah mencapai 19,26 miliar rupiah, dimana angka ini lebih besar dari angka tahun 2013 sampai dengan 2018. Pajak Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2014, dimana pajak daerah pada tahun 2014 yang mencapai 18,802 miliar rupiah, merupakan yang terbesar dalam enam tahun terakhir. Di tahun 2015 dan 2017 jumlah pajak daerah turun sangat signifikan menjadi 2,426 miliar rupiah di tahun 2015 dan 2,555miliar rupiah di tahun 2017, dan di tahun 2018 terjadi peningkatan pajak daerah yang cukup signifikan menjadi 11,431miliar rupiah.

Tabel 14.3. PAD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2013-2018 (Rupiah)

PAD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pajak Daerah

10.846.216.500

18.802.933.545

2.426.000.000

2.114.018.607

2.555.518.607

11.431.458.683

Retribusi Daerah

5.015.084.000

4.843.500.000

2.194.000.000

1.282.990.000

979.690.000

1.702.120.842

Hasil Pengelolaan dan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

3.815.262.881

7.415.262.881

741.637.342

2.332.054.434

1.604.931.634

609.700.657

Lain-Lain PAD yang SAH

18.008.184.863

19.862.940.421

13.583.562.910

16.854.154.000

19.953.804.000

19.926.949.994

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Boven Digoel,  2018

 

Secara umum pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah pada tahun 2013 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan. Penerimaan retribusi pada tahun 2013 mencapai 5,015 miliar rupiah menurun tiap tahunnya, hingga di tahun 2017 penerimaan retribusi daerah hanya mencapai 0,979 miliar rupiah.  Namun pada tahun 2018, penerimaan retribusi daerah kembali meningkat menjadi 1,702 miliar rupiah.

Penerimaan Asli Daerah yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terus meningkat dari tahun 2013 hingga 2014, yaitu dari 3,815 miliar rupiah di tahun 2013 terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2014 mencapai 7,415 miliar rupiah. Namun di tahun 2015, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun tajam hingga mencapai 741,637 juta rupiah. Pada tahun 2016, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kembali meningkat menjadi 2,332 miliar rupiah. Pada tahun 2017 terjadi penurunan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi 1,604 miliar rupiah. Penerimaaan daerah berupa pengelolaan kekayaan daerah kembali mengalami penurunan yang sangat tajam pada tahun 2018 menjadi 609,700 juta rupiah. Angka ini merupakan yang paling terendah sejak enam tahun terakhir.

  • Alokasi Dana Otonomi Khusus

Dana Otsus Tahun 2018

Pemerintah Pusat Republik Indonesia memberikan dana kompensasi berupa dana Otonomi Khusus yang dikenal sebagai OTSUS di daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah Provinsi Papua. Hal ini diberlakukan dengan tujuan guna mempercepat pembangunan baik di bidang infrastruktur, perekonomian serta pembangunan manusia daerah tersebut guna menyeimbangkan pembangunan antar daerah di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menerima alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dengan total sebesar Rp 100.456.545.000, dimana pembagian total otsus ini di berbagai bidang dapat dilihat melalui gambar 14.6.

Gambar 14.6. Komposisi Dana Otonomi Khusus Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018